Dialog Antaragama Harus Melibatkan Kelompok Radikal

VATIKAN (UCAN) -- Para tokoh Muslim, yang bertemu dengan Jean-Louis Kardinal Tauran, ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, ketika dia berkunjung ke Indonesia, menunjukkan ketekadan untuk membentuk hubungan lintas agama yang kuat, kata seorang anggota dewan itu.

Namun, Pastor Markus Solo SVD, seorang imam Indonesia yang bekerja di seksi Dialog Kristen-Muslim Asia di dewan itu, berpendapat bahwa dialog lintas agama di Indonesia mesti juga melibatkan kelompok-kelompok radikal.

Dalam komentar untuk UCA News ini, dia juga mengatakan bahwa pernyelesaian berbagai persoalan yang melibatkan kelompok-kelompok semacam itu hanya bisa terlaksana dalam kelompok agama mereka masing-masing.

Pastor Solo menemani Kardinal Tauran dalam kunjungan resmi kardinal itu ke Indonesia dari 24 November hingga 1 Desember.


Berikut ini adalah refleksi-refleksi imam itu:


Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa Jean-Louis Kardinal Tauran dan saya datang ke Indonesia atas nama Takhta Suci dan itu berarti mewakili Gereja Katolik Roma universal. Ini harus dikatakan sehingga bisa membantu kaum Muslim membedakan umat Katolik dari umat Protestan. Patut disayangkan bahwa banyak kaum Muslim di Indonesia masih tidak bisa membedakan antara keduanya, dan ini terkadang menimbulkan salah pengertian dan menciptakan persepsi keliru.

Ketika menjadi Ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama (PCID, Pontifical Council for Interreligious Dialogue) tahun 2007, Kardinal Tauran mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia.

Dia tahu dengan baik bahwa dialog dengan kaum Muslim tidak bisa mengabaikan Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia – 22 persen penduduk Muslim dunia. Kedua, Indonesia mengalami ketegangan-ketegangan lintas agama antara Kristen dan Muslim, terutama setelah pemerintahan Soeharto (1966-98).

Krisis sosial-ekonomi 10 tahun terakhir telah menimbulkan sentimen-sentimen agama dan memperburuk hubungan Kristen-Muslim di sejumlah tempat di Indonesia. Konflik-konflik berdarah dengan motif agama di sejumlah tempat seperti Jawa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdampak negatif terhadap hubungan Kristen-Muslim walaupun kenyataannya konflik-konflik ini bukan konflik agama. Hubungan-hubungan yang buruk itu menimbulkan kecurigaan dan prasangka selama bertahun-tahun, dan ini tercermin dalam ketakutan terhadap misi dan evangelisasi, dalam larangan pembangunan tempat-tempat ibadat, dan sebagainya.

Namun harus diakui bahwa hanya segelintir kelompok yang menggunakan agama untuk suatu agenda tertentu – baik itu bersifat politik maupun agama – dan menimbulkan berbagai masalah dan kekacauan di seluruh negeri. Namun, berkat Tuhan, mayoritas umat Kristen dan kaum Muslim adalah orang-orang yang berkehendak baik yang moderat dan berpikiran terbuka terhadap pluralitas yang merupakan bagian integral dari realitas di Indonesia.

Vatikan sadar akan situasi hubungan Kristen-Muslim di Indonesia, dan tahu baik buruknya. Karena alasan-alasan inilah, Kardinal Tauran senang mewujudkan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan para tokoh Muslim serta para pemimpin resmi agama-agama lainnya.

Kardinal Tauran dan saya mengadakan serangkaian pertemuan dengan para tokoh Muslim di Masjid Istiqlal, Wahid Institute, organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jakarta; di Denpasar di Bali, Makassar di Sulawesi; dengan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga dan Sultan di Yogyakarta; dan di DEPLU (Departemen Luar Negeri) di Jakarta.

Dari pembicaraan-pembicaraan ini, saya setulusnya mengatakan bahwa semua tokoh Muslim dan berbagai rekan yang kami temui dalam kunjungan itu memperlihatkan kehendak baik dan kesiapan untuk bekerja sama dengan umat Kristen guna menciptakan landasan hubungan antaragama yang mantap, kuat dan moderat di Indonesia. Kehendak baik ini juga membuka kemungkinan untuk melibatkan kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis. Ini merupakan suatu perkembangan penting yang muncul dari pengalaman-pengalaman masa krisis hubungan antaragama beberapa tahun terakhir.

Ada semacam keinginan dan kesadaran baru untuk menciptakan suatu tatanan baru dan untuk memberi suatu wajah baru Indonesia yang rukun dan damai. Ini pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun saat kekuatan moderat – yang terdiri dari orang-orang yang berkehendak baik di seluruh negeri – terbentuk dan didukung oleh persahabatan yang jujur, tulus, dan penuh penghormatan, maka Indonesia akan mampu memerangi terorisme dan kelompok-kelompok radikal yang bertindak membabi-buta dan memperalat agama untuk tujuan terselubung yang pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat.

Kardinal Tauran mendukung hal ini dan di berbagai tempat menyoroti pentingnya Pancasila, falsafah yang kuat dan mendasar, yang menjadi kekayaan tersendiri dari Indonesia. Pancasila, yang menjadi simbol penting pemersatu kebhinekaan bangsa, harus dihidupkan kembali dan dihormati oleh segenap masyarakat Indonesia tanpa mempedulikan agama, kebudayaan, suku, dan sebagainya.

Ketika menekankan pentingnya Pancasila, Kardinal Tauran mengatakan dengan tegas kepada mereka yang bertemu dengannya bahwa dia berdoa semoga Pancasila akan senantiasa menjadi landasan dan falsafah yang mendasari hak dan tanggungjawab segenap warga negara dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Juga perlu dikatakan bahwa dalam kedua agama [Kristen dan Islam] ada kesamaan pandangan dan gagasan tentang perdamaian dan kerukunan, seperti telah disampaikan dalam berbagai sambutan dan pembicaraan. Perdamaian itu bukan sekedar tidak ada perang dan teror, tetapi merupakan rangkuman berbagai kebaikan, terutama keamanan. Perdamaian merupakan buah keadilan. Sebaliknya, perang dengan segala rentetan kekejaman yang memilukan, merupakan salah satu tragedi terburuk yang dapat terjadi di berbagai bangsa dan komunitas. Perdamaian bertumbuh bagaikan suatu tanaman berharga. Dia butuh perawatan terus menerus. Manusia perlu mempromosikan budaya perdamaian di mana saja dan kapan saja.

Perdamaian yang nyata memiliki tiga hal fundamental: transformasi dari toleransi ke cinta, saling menghormati, dan kerja sama. Indonesia telah bertahun-tahun mempraktekkan toleransi. Namun toleransi juga memiliki konotasi negatif. Dia mengandaikan bahwa mereka yang perlu dan mesti ditolerir adalah mereka yang salah dan mengganggu. Toleransi dalam kebersamaan antaragama di Indonesia mungkin menimbulkan salah pengertian bahwa agama-agama yang bukan agama seseorang itu salah, dan karena itu harus ditolerir. Kita mengoreksi semua salah pengertian, praduga, dan kecurigaan ini dengan mencintai satu sama lain sebagai saudara yang memiliki satu bangsa, satu negara, satu bahasa, dan kekayaan budaya Indonesia.

Sekarang, bagaimana orang Indonesia memenuhi hal ini?

Pertama, umat Kristen dan kaum Muslim – dan segenap masyarakat Indonesia – mesti memiliki dan memastikan adanya kekuatan masyarakat yang berkehendak baik. Mereka mesti membentuk landasan bagi masyarakat yang moderat dan berpikiran terbuka di seluruh negeri untuk bekerja sama secara nasional dalam sebuah jaringan yang dapat meminimalkan pengaruh kelompok-kelompok radikal dan mempromosikan sebuah Indonesia yang rukun dan damai di dunia.

Kedua, Indonesia mesti mengembangkan dirinya sendiri berlandaskan kebudayaan aslinya sendiri, yang menghormati kejujuran, ketulusan, kerukunan, gotong royong, keramahan, kesopanan, dan tidak memaksakan atau bahkan mengagung-agungkan kebudayaan asing, yang hanya akan menimbulkan perpecahan dari apa yang telah menjadi bagian integral dari identitas Indonesia. Umat Kristen dan kaum Muslim di Indonesia mesti secara bersama berjuang untuk menghayati dan mengamalkan iman mereka secara Indonesia sehingga rasa memiliki sebagai satu keluarga diperkuat.

Ketiga, dialog lintas agama di Indonesia mesti melibatkan kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis. Mereka ini tidak berada di luar agama; mereka adalah bagian dari agama. Penyelesaian berbagai persoalan dengan kelompok-kelompok radikal hanya dapat terjadi dalam komunitas agama masing-masing. Eksistensi kelompok radikal di Indonesia dan jaringan internasional mereka, sayangnya, masih menjadi masalah terbesar. Orang-orang yang berkehendak baik di berbagai jenjang masyarakat mesti bekerja sama dengan sadar dan bijak sehingga tidak memberi peluang bagi kelompok-kelompok radikal untuk berkembang.

Saat Indonesia bisa “mempertobatkan” kelompok-kelompok radikal, Indonesia akan bisa hidup damai dan rukun, dan memberi kontribusi penting bagi perdamaian dunia. Ini membutuhkan kehendak baik, dan keterlibatan yang sangat menentukan dari orang-orang yang berkehendak baik, para pemimpin agama, serta politisi.

Keempat, Indonesia mesti menghidupkan kembali Pancasila, yang mewakili nilai-nilai kemanusiaan yang agung dan luhur yang menjamin identitas asli semua orang Indonesia. Hidup sesuai Pancasila akan mengilhami masyarakat dunia dan bahkan mengajarkan mereka bagaimana menghayati, menghormati, dan mempertahankan kebhinekaan atau pluralitas dalam cara-cara penuh kerukunan dan kedamaian, karena dunia sendiri perlahan-lahan menjadi semakin pluralistik. ***

Read more...

Menjembatani Jarak antara Vatikan dan Asia

KOTA VATIKAN (UCAN) -- Vatikan dan negara-negara Asia “tidak banyak memberi perhatian satu sama lain,” demikian duta besar Jepang untuk Takhta Suci. Dia yakin bahwa kedua pihak akan sangat saling menguntungkan jika semakin saling terlibat.

Kagefumi Ueno dengan latar belakang pendidikan Tokyo dan Cambridge, yang mewakili negaranya untuk Takhta Suci sejak November 2006 itu, baru-baru ini berbagi pandangannya dengan UCA News di Roma.

Dia mengungkapkan pandangan serupa, walaupun mungkin kurang tajam, dalam sebuah kuliah pertengahan Mei, untuk para diplomat dari 16 negara Asia yang menghadiri sebuah kursus politik internasional Takhta Suci di Italia.

"Negara-negara Asia agaknya kurang memberi perhatian besar dalam hubungan mereka dengan Takhta Suci,” katanya, karena agama Kristen hanya minoritas kecil, dan umumnya dianggap “asing” di benua Asia yang dihuni dua pertiga penduduk dunia itu.

Sekarang ini, negara-negara Asia berikut ini mempunyai hubungan diplomatik dengan Takhta Suci: Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapura, Filipina, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Tetapi hanya Indonesia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan Timor Leste memiliki kedutaan dan duta besar di Roma.

Negara-negara yang berikut ini belum punya hubungan diplomatrik dengan Takhta Suci: Afghanistan, Bhutan, Brunei, Cina, Laos, Myanmar, dan Vietnam, sekalipun Vietnam agaknya akan memilikinya dalam waktu dekat.

Menurut Ueno, Takhta Suci hendaknya memudahkan negara-negara untuk memiliki duta besarnya di Roma dengan memodifikasi posisinya yang disepakatinya dengan Italia dalam Lateran Treaty tahun 1929, yang menyatakan bahwa sebuah negara tidak bisa memiliki duta besar yang sama untuk Italia dan Takhta Suci. Waktu telah berubah, katanya, dan secara ekonomis jelas itu lebih mudah bagi sejumlah negara jika mereka memiliki duta besar untuk Takhta Suci yang juga diakui untuk Italia dan begitu sebaliknya.

"Jika Anda memiliki seorang duta besar di Switzerland atau Paris, maka secara praktis – bukan teori – dia menyempatkan satu atau dua persen dari waktunya untuk Vatikan, tetapi jika duta besar itu berada di sini di Roma, maka sekalipun perhatiannya tersita pada hubungan dengan Italia, namun duta besar itu setidaknya menyempatkan 10 atau 20 persen dari perhatiannya untuk Vatikan,” katanya. “Jelas, saya kira Vatikan tidak senang mendengar pandangan ini, namun pandangan ini perlu diungkapkan!"

Ueno, yang mengaku sebagai seorang yang memiliki "filsafat Buddha-Shinto" itu, memberi sejumlah alasan mengapa negara-negara Asia hendaknya memiliki duta besar untuk Takhta Suci.

Yang pertama berhubungan dengan "kekuatan moral" dari Paus dan Takhta Suci.

Diplomat Jepang itu mengatakan, dia sangat terkesan segera setelah tiba di Roma ketika, bersama para duta besar lainnya dari 175 negara, dia mendengarkan Paus Benediktus XVI menyampaikan pesan Tahun Baru tentang situasi internasional. Paus menyinggung 45 "isu penting"mulai dari isu-isu global seperti kemiskinan, pelucutan senjata, penciptaan perdamaian, konflik, pemukiman kembali, hak asasi manusia, kelompok-kelompok minoritas, imigrasi, perubahan cuaca, sampai kepada isu-isu yang mempengaruhi Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan.

Ini hanya salah satu dari sejumlah besar pesan yang disampaikan paus setiap tahun, catat Ueno, "dan bahkan jika Anda membuang pesan-pesan keagamaan – yang negara saya sangat tidak berminat – masih ada banyak, banyak pesan yang sangat bernilai."

Duta Besar Ueno menyimpulkan bahwa "Paus – dan Takhta Suci – adalah semacam kebaikan publik" dari komunitas internasional. Paus “sangat menghargai” komunitas internasional karena “dia mengungkapkan nilai-nilai moral bahkan dalam bidang politik," dan "dapat mengatakan sesuatu yang bahkan melawan Washington atau Moscow atau Beijing."

"Suara moral paus, nilai moralnya diterima begitu saja oleh kaum Muslim dan Buddha serta Protestan dan Katolik, dan netralitas paus, dalam beberapa hal, juga diterima begitu saja. Itu penting,” lanjutnya.

"Tidak ada banyak orang yang bisa memainkan suatu peran demikian,” tegas Duta Besar Ueno.

Untuk alasan inilah, dia percaya "bahkan negara-negara Asia hendaknya memiliki kedutaan di sini untuk memantau apa yang dikatakan oleh Paus."

Alasan kedua yang saya kira dapat membenarkan negara-negara Asia untuk memiliki duta besar untuk Takhta Suci adalah "keterbukaan jaringan media Katolik" yang menyiarkan kata-kata Paus ke seluruh penjuru dunia, jauh melampaui kantor-kantor berita Barat yang besar yang sesungguhnya bisa melakukan itu. "Roma ini semacam pusat jaringan media yang sangat bagus," tegasnya, dan fakta ini juga dapat mendorong negara-negara Asia untuk menempatkan kedutaan mereka di sini.

Penyiaran pesan paus ke seluruh dunia merupakan satu hal, tetapi apakah kenyataannya para pemimpin dunia mendengarkan Paus dan memperhatikan apa yang dikatakan Paus? Duta besar Jepang itu percaya bahwa “untuk jangka pendek, jawabannya biasanya tidak, tapi untuk jangka panjang mungkin ya."

Duta Besar Ueno kenal dan sangat menyegani mendiang Stephen Kardinal Fumio Hamao asal Jepang, yang pernah mengepalai Dewan Kepausan untuk Pelayanan Pastoral bagi Migran dan Orang dalam Perjalanan, dan “dalam beberapa hal” menerima padangannya bahwa “jarak” antara Roma dan Asia tidak sekedar “bersifat fisik.”

Ueno sependapat dengan kardinal itu bahwa “setidaknya di Jepang, ada sejumlah unsur keagamaan, atau lebih tepat, unsur kebudayaan yang menghambat banyak orang Jepang menjadi Kristen atau Katolik." Duta besar itu mengatakan, Kardinal Hamao pernah mengklaim bahwa ada "cara-cara yang lebih fleksibel" untuk mengkomunikasikan Injil, dan menasehati agar "Vatikan hendaknya mempertimbangkan suatu pendekatan yang lebih fleksibel untuk orang Jepang dan bahkan untuk orang-orang Asia, sehingga situasi kultural menyangkut tempat lebih serius dipertimbangkan."

"Hamao berpendapat bahwa pendekatan fleksibel ini secara serius belum terjadi selama ini,” katanya. Namun, kardinal itu tidak sendirian dalam mengungkapkan hal ini, lanjut duta besar itu. Yang lain juga telah mengungkapkan pandangan serupa, termasuk novelis Katolik Jepang terkenal, Shusaka Endo (1923-1996), dan sejumlah pemimpin Gereja Katolik Jepang, seperti Uskup Agung Osaka Mgr Leo Ikenaga Jun.

Ueno, yang menulis sebuah buku tentang peradaban-peradaban, percaya bahwa Vatikan dapat menjembatani “jarak” dengan tanah airnya, Jepang, dengan memanfaatkan “banyak imam” dalam berbagai tarekat religius “yang bukan saja sangat baik tentang Jepang, tetapi juga diakui berpengetahuan mendalam tentang kebudayaan Jepang, sentimen-sentimen Jepang, dan sebagainya."

Vatikan sudah memiliki “banyak sumber daya manusia” dalam berbagai strukturnya, catatnya, “namun banyak dari mereka itu anggota tarekat religius” dan “tidak dimanfaatkan oleh Vatikan." Dia yakin, jika Vatikan memanfaatkan pengetahuan orang-orang ini, meminta nesehat-nasehat mereka, dan memilih “pendekatan yang lebih antropologis,” maka seluruh pendekatan Vatikan terhadap Jepang “mungkin diubah."

Dalam kenyatan aktual, sekalipun Ueno tidak mengatakan demikian, Vatikan sudah menggunakan pendekatan seperti itu terhadap Cina. Pada tahun 2007, Paus Benediktus membentuk Komisi Cina untuk memberi nasehat kepadanya menyangkut hal-hal terkait dengan situasi Gereja di Cina daratan, dan untuk komisi telah mengangkat bukan saja para pejabat Vatikan tetapi juga uskup-uskup Cina, sekalipun tidak ada satu pun uskup dari Cina daratan dan anggota tarekat religius yang pakar tentang Cina.

Jika Vatikan mengikuti apa yang diusulkan duta besar Jepang itu, maka Vatikan akan membentuk sebuah komisi serupa untuk Jepang, dan mungkin juga untuk negara-negara Asia lainnya. Ini bisa memiliki konsekuensi yang jauh untuk evangelisasi di Asia.

sumber: ucanews.com


Read more...

Karakter Islam Indonesia adalah Pluralistik

JAKARTA (UCAN) -- Indonesia menawarkan versi Islam yang pluralistik kepada dunia yang bertabrakan dengan bentuk Islam yang “monolitik,” yang terutama datang dari Timur Tengah, kata seorang cendekiawan Islam.

Seraya menjelaskan karakter Islam Indonesia, Ahmad Suaedy, direktur dari the Wahid Institute, mengatakan bahwa Islam Indonesia itu "pribumi" dan pluralistik, baik dalam ekspresi dan hubungannya dengan agama-agama lain.

Selain itu, Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, dan 87 persen dari 220 juta penduduknya beragama Islam.

The Wahid Institute, yang didirikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid, berkarya untuk menciptakan dunia yang adil dan damai dengan membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia.

Suaedy, 45, mengatakan dalam wawancara baru-baru ini bahwa Islam Indonesia belum mendapatkan perhatian memadai dari media atau dari publik, baik Muslim maupun non-Muslim.

Suaedy adalah juga pendiri Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), serta peneliti dari Insitut Dialog Antariman di Indonesia.



Wawancaranya sebagai berikut:

UCA NEWS: Mengapa the Wahid Institute berupaya membangun pemikiran Islam moderat?


AHMAD SUAEDY: Salah satu karakter dari Islam Indonesia yang paling menonjol adalah pluralitasnya. Ada perbedaan antara Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau di Jawa Barat.

Contohnya, Sultan Hamengku Buwono X (gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) menganggap dirinya seorang Muslim yang baik dari keyakinannya, prateknya dan juga ekspresinya. Tapi Islamnya berbeda dengan Islam orang Nahdatul Ulama (NU) yang mempunyai kultur sendiri di pesantren. Ada juga perbedaan antara Islam di Jawa dan di luar Jawa.

Oleh karena itu, Islam di Indonesia menjadi barometer untuk Islam di dunia saat ini.

Islam Indonesia, khususnya Islam NU dengan budaya pesantren, adalah Islam pribumi. Tidak ada bedanya antara Islam dan Indonesia. Sejarah masyarakat Islam menurut versi ini adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah sejarah Islam. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan Islam. Kebudayan Islam adalah kebudayaan Indonesia.

Ini berbeda dengan kesadaran Islam formalistik yang menganggap Indonesia itu bukan Islam jadi harus di-Islamisasi atau diubah menurut kultur mereka, misalnya dengan mengenakan jubah. Pandangan ini khususnya datang dari Arab, Pakistan bahkan dari Malaysia.

Bagi kami, bangsa Indonesia dengan segala instrumennya ya Islam itu sendiri. Kami pakai baju kami yang bisa. Itulah yang kami tawarkan.

Indonesia itu adalah juga plural bukan saja dari segi Islamnya tapi juga dari segi latar belakang etnis.


Apa yang mendorong the Wahid Institute membangun pemikiran-pemikiran ini?


Islam Indonesia yang saya sebut berkarakter pluralis belum memperoleh perhatian di dunia. Jadi perlu ada proses globaliasasi terhadap paham pluralistik ini untuk menggantikan yang anti-pluralistik. Itu adalah agenda penting kami.

Kebudayaan Barat cenderung mendominasi kami. Dalam situsi itu, terjadi "clash of civilizations" antara Barat dan Islam yang monolitik. Islam Indonesia sebenarnya tidak terlibat di dalamnya. Tapi ini potensi yang bisa ditawarkan. Kalau Barat ingin memberikan penawarannya, harus juga negosiasi dengan kultur Islam Indonesia tanpa harus terjadi clash of civilizations.


Apa sebenarnya yang ditawarkan Islam Indonesia?


Kami menawarkan pengalaman-pengalaman pluralitas kami kepada dunia yang cenderung monolitik. Pengalaman-pengalaman pluralistik kami bisa menjadi faktor utama demokratisasi, karena di situ ada prinsip saling menghormati, saling tidak menyerang dan prinsip saling belajar.

Potensi besar Islam Indonesia adalah menciptakan civil society yang kuat. Kelompok masyarakat di Indonesia itu cukup kuat. Kita lihat misalnya, pemerintah di sini tak bisa menutup pesantren, betapa pun pesantren itu dianggap bertentangan dengan banyak orang. Lain kalau misalnya terbukti pesantren itu menjadi tempat pembuatan bom atau narkoba. Tetapi secara politik itu tidak bisa. Bedah dengan di Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Di sana, kalau orang ingin berbeda dengan arus utama atau dengan pemerintah mereka harus menjadi underground.

Di Pakistan, ada Jamaat-e-Islami, suatu partai politik yang mempunyai basis cukup kuat seperti NU di sini. Islam di sana diseragamkan. Orang tidak boleh berbeda.

Sedangkan di sini, NU tak bisa dijadikan satu. NU di daerah ini tidak sama dengan NU di sebelahnya. Inilah independensi kelompok-kelompok masyarakat yang disebut civil society. Inilah yang bisa memberikan potensi besar untuk munculnya demokrasi atau dalam istilah poluter: social capital. Civil society adalah social capital dalam demokrasi.

Sekalangan umat Muslim mengatakan Al Quran adalah satu-satunya kitab suci benar, tak bisa ditawar-tawar.

Dalam Islam, keesahan Tuhan dan kenabihan Muhammad itu tidak bisa ditawar. Namun, kami belajar keyakinan di dalam Islam dengan referensi lain juga. Keyakinan harus diimplemetasikan di dalam perbuatan. Dalam Islam keyakinan harus diimplementasikan dalam amal. Dalam implementasi itu kami bisa belajar dari orang lain. Untuk semakin dekat dengan Allah, para sufi belajar juga dari tradisi Yahudi dan Kristen.

Untuk menciptakan kemakmuran sistem ekonomi kami tidak bisa langsung ambil dari Al Quran, tapi kami harus belajar dari sosialisme, kapitalisme bahkan komunisme, misalnya.

Keyakinan tentu tak bisa dipertukarkan atau tak bisa dipengaruhi. Saling belajar menurut saya adalah sesuatu yang penting. Kalau ada seseorang menolak untuk ikut upacara agama tertentu itu adalah hak dia, tapi kalau menganggu upacara orang lain, itu soal lain. Bagi saya, ikut kegiatan Gereja asal bukan diyakini bahwa itu keyakinan saya ngak masalah. Orang berhak menolak. Orang bahkan berhak mengatakan bahwa itu tidak benar atau itu melanggar. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksa apalagi melakukan kekerasan.


Berapa besar kelompok anti-pluralisme di Indonesia?


Dilihat kuantitatifnya, kelompok itu sebenarnya kecil. Tapi kuantitatif itu harus dilihat juga dari akses mereka. Dalam situasi sekarang, terutama sejak reformasi 1997, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, ada semacam mainstreaming dari agenda mereka baik terhadap kelompok masyarakat, ormas, partai politik maupun terhadap perundang-undangan. Jadi ada elemen-elemen dari kelompok anti-pluralis yang masuk menjadi mainstream. Kita bisa melihat misalnya fatwa MUI yang anti-pluralisme.


Apa yang sedang dilakukan the Wahid Institute untuk mengkaunter perkembangan ini serta untuk mewujudkan cita-citanya?


Ada tiga hal besar. Pertama tingkat wacana. Kita mengintrodusir berbagai pemikiran yang bisa membantu mengangkat konsep-kosep pluralitas, toleransi, hak asasi manusia dan lain-lain dengan cara penelitian, pelaporan dan penerbitan buku, serta website. Tanggal 17 Maret kita meluncurkan sebuah buku dengan judul "Ragam Ekspresi Islam Nusantara" yang ingin mengatakan bahwa Indonesia secara historis adalah pluralistik.

Yang kedua capacity building lewat lokakarya, diskusi dan pelatihan untuk pemimpin agama lokal. Kami mengajak mereka untuk ikut memecahkan persoalan lokal tanpa harus terjatuh pada konservatisme dan fundamentalisme. Gerakan Islam fundamentalis menawarkan perbagai problem masyarakat dengan satu obat yakni shariah.

Ketiga adalah dialog – antaragama, antarnegara, antardaerah. Beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Kedutaan Inggris, enam imam dari Inggris datang ke Indonesia lalu kita membuat forum antaragama di sini. Kita perkenalkan imam-imam Inggris itu dengan pimpinan agama lain di sini.


Apakah ada kelompok-kelompok Islam lain yang mengupayakan cita-cita yang sama?


Banyak sekali kelompok yang bergerak untuk pluralisme agama di Indonesia. Jauh lebih banyak kelompok yang menawarkan persaudaraan meskipun tidak selalu dalam bahasa pluralisme. Cuma lebih besar perhatian media atau perhatian orang saat terjadi atau saat ada sesuatu yang tidak biasa seperti anti-pluralisme.

Saya sejak kecil hidup di mayoritas Muslim yang sangat taat. Di tetangga saya ada gereja yang berseberangan dengan pesantren, tapi tidak pernah umat Gereja serta warga pesantren itu saling menganggu. Mereka bergaul secara biasa.


Apakah kelompok-kelompok Muslim radikal semakin kuat?


Bukan ketakutan akan kekuatan mereka. Persoalan sekarang adalah bagaimana menawarkan model Islam yang kami yakini, dan bersamaan dengan itu memecahkan persoalan yang ada. Saat menawarkan model Islam yang pluralis, kami pun menciptakan kemakmuran atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendidikan.

Di masa lalu, "kaum Muslim yang ideologis" ingin agar Islam menjadi dasar ideologi bangsa. Namun itu tidak mungkin.

Contohnya, Bank Islam. Bank itu kini sudah dipisahkan dari ideologi semula, dan sekarang ideologi bank itu sama dengan bank lain. Model dan istilahnya di-Arab-kan, tapi sebenarnya itu sudah dipisahkan dari ideologi Islam. Bank Shariah memang memakai istilah-istilah dan prinsip shariah tapi ideloginya sudah ideologi kapitalis, bagaimana menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Hampir tidak ada di situ, misalnya mengatakan, dengan bank itu maka orang miskin akan ditolong.

Begitu juga dengan perda-perda shariah.

Sejak mulanya Indonesia sudah pluralis, bahkan sebelum Islam datang. Ledakan bom di Bali dan kerusuhan-kerusuhan di beberapa bagian negeri ini terjadi karena intervensi dari luar. Meskipun kita tidak bisa menolak bahwa ada unsur Indonesia yang terlibat. Tetapi hal seperti itu bukan karakter Indonesia.


Apakah Anda punya rekanan dengan kelompok lain?


Kalau ada kesempatan, kami berdialog dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Ini juga bagian dari capacity building. Kami tahu ada lebih banyak kelompok yang memiliki cita-cita yang sama. Kalau kita punya persoalan bersama di satu daerah tertentu, kita menyelesaikannya bersama-sama.


Bagaimana hubungan institute ini dengan Gereja Katolik?


Secara formal kita tak punya hubungan spesifik. Tetapi saya tahu beberapa hal tentang Gereja Katolik, kebijakan dan devisi-devisinya. Saya cukup dekat dan sering berkomunikasi dengan Pastor Ignatius Ismartono, koordinator Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutip Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI. Kita bekerja sama dalam berbagai seminar, namun kita belum punya kerja sama yang sustainable.

Bersama Pastor Ismartono, kita sedang mendiskusikan tentang kemungkinan menjalankan dialog antaragama di Papua. Mungkin ini akan menjadi bentuk kerja sama yang relatif sustainable. Dia mengatakan kepada saya bahwa Gereja Katolik juga menghadapi problem besar dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik lokal.


Apa pandangan Anda tentang Gereja Katolik Indonesia?


Saya memberi apresiasi besar terhadap Gereja Katolik karena strateginya. Saya membaca nota pastoral, surat gembala, serta hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sejak 1980. Ada strategi yang menurut saya sangat membantu saya dan teman-teman. Gereja Katolik memakai prinsip teologi pembebasan tapi menyesuaikannya dengan situasi di sini, misalnya menciptakan kelompok-kelompok komunitas mandiri atau kelompok basis.

Tapi saya juga mengeritik Gereja karena terlalu lunak, misalnya, untuk Pemilu 2009 kalau tidak salah pemimpin Gereja hanya menganjurkan kepada umatnya untuk memilih, tapi tidak menukik pada problem sekarang, misalnya jangan pilih caleg yang korupsi, meskipun caleg itu beragama Katolik. Kalau itu pasti menarik. Saya ingat sekali Surat Gembala APP Tahun 1997, ketika Pemilu Soeharto yang terakhir. Saat itu KWI mengeluarkan surat gembala untuk membebaskan orang Katolik untuk memilih atau tidak memilih karena situasi waktu itu. Itu bagi saya yang paling monumental dari KWI. Ternyata agama lain tidak melakukan seperti itu.

Sumber : Ucanews.com. Baca di sini

Read more...