Kerja Sama Protestan-Katolik Tekankan Pendidikan di Seminari

MANGALORE, India (UCAN) -- Misi Basel memperingati 175 tahunnya di India dengan seruan untuk kerja sama yang lebih besar dengan umat Katolik dalam pendidikan di seminari.

Ini akan menjadi suatu “strategi penting” dalam menghadirkan Kristus kepada masyarakat India, demikian pertemuan konsultasi kelompok Protestan itu dalam sebuah pernyataannya.

Misi Basel didirikan di Kota Basel di Switzerland tahun 1815. Para anggota berasal dari banyak negara dan banyak denominasi Protestan.


Sekitar 150 delegasi dari Kanada, India, Jerman, dan Switzerland menghadiri pertemuan 19-21 Februari itu. Pertemuan di Kota Mangalore di selatan India itu mengambil tema "Celebrating Transformation." Pertemuan itu menekankan inkulturasi, inter-dependensi, dan integrasi.

Pendeta John S. Sadananda, panitia dan ketua Kolese Teologia Karnataka yang berpusat di Mangalore, menekankan bahwa umat Kristen India perlu memperkuat kerja sama dan persatuan ekumene mereka dalam situasi aksi anti-Kristen yang sedang mereka alami.

Dia mencatat bahwa kerja sama Katolik-Protestan sekarang ini terbatas pada peristiwa-peristiwa budaya dan olahraga, kegiatan-kegiatan sosial, dan sejumlah lokakarya antar-seminari, tetapi bukan pembinaan pastoral.

Dalam sebuah wawancara dengan UCA News, Pendeta Sadananda mengatakan, Universitas Serampore, sebuah seminari Protestan di Negara Bagian West Bengal, sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah seminari Katolik di India. Konsultasi baru-baru ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan hubungan-hubungan seperti itu dalam pendidikan teologi, lanjutnya.

Pernyataan konsultasi itu menekankan perlunya membuat lebih seragam pendidikan para imam dari berbagai denominasi. Juga dianjurkan lebih banyak kerja sama dengan seminari-seminari Katolik untuk mendidik para imam dan awam dengan pandangan dan ideologi yang sama.

Pertemuan itu memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan universitas-universitas sekular guna mengadakan pertukaran pandangan tentang topik-topik seperti agama, pendidikan, dan filsafat.

Teolog Protestan Pendeta H. M. Watson mengatakan dalam konsultasi itu bahwa kerja sama dengan denominasi lain hendaknya terarah pada apa yang sama ketimbang perbedaan-perbedaan di antara umat Kristen. Aksi kekerasan belakangan ini terhadap umat Kristen di India merupakan suatu bukti kegagalan umat Kristen dalam memperlihatkan wajah yang sama di negeri ini, katanya.

Pendeta Watson mengatakan, kerja sama dalam pembinaan pastoral akan turut meningkatkan kerukunan dan ekumene.

"Seorang Kristen harus belajar untuk hidup dalam masyarakat India dengan menerima dan menghormati berbagai masyarakat, agama, dan kebudayaan lain ... dan bukan menjerumuskan diri dalam berbagai perbedaan teologis," katanya dalam sebuah presentasi di akhir pertemuan itu.

Pensiunan Uskup Gereja India Selatan, C.L. Furtado, dari Mangalore mengatakan dalam konsultasi itu bahwa persatuan Gereja itu perlu untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang berusaha menerapkan kebijakan devide et impera dalam masyarakat.

END
2009-2-24 | IB06751.631b | 386 kata

source: www.ucanews.com
Read more...

Uskup Puji Misionaris Dulu karena Melestarikan Bahasa Masyarakat Adat

HUALIEN, Taiwan (UCAN) -- Uskup warga suku satu-satunya di Taiwan memuji para misionaris masa lampau yang memberi kontribusi pada pelestarian bahasa-bahasa pribumi, yang kebanyakannya kini dianggap terancam hilang.

Uskup Auksilier Hualien Mgr John Baptist Tseng King-zi mengatakan, dia mengingin banyak usaha lagi untuk mempromosikan berbagai bahasa ibu masyarakat adat, sembari mengakui bahwa ini memang sulit karena jumlah populasi setiap suku itu kecil. Pada saat yang bersamaan, etnis Cina Han tidak tertarik mempelajari bahasa-bahasa warga suku lainnya, karena mereka tidak melihat manfaat ekonomi dalam melakukan itu.

Uskup Tseng, yang mengetuai Komisi Kerasulan untuk Suku Asli dari Konferensi Waligereja Taiwan, membicarakan isu itu pada 25 Februari dalam rangka peluncuran Atlas UNESCO tentang Bahasa-Bahasa Dunia yang Terancam Punah, edisi 2009.

Menurut website UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organisasi Budaya, Sains, dan Pendidikan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa), atlas itu dimaksud untuk “membangkitkan kesadaran tentang ancaman punahnya bahasa dan perlunya perlindungan keanekaragaman bahasa di dunia.”

Atlas, yang diperkenalkan di Paris menjelang Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari, itu mengatakan bahwa hampir semua dari sekitar 6.000 bahasa lisan di dunia dewasa ini berada dalam ancaman karena berkembangnya sejumlah bahasa dominan. Di Taiwan, demikian atlas itu, tujuh bahasa suku lenyap dalam 50 tahun terakhir, tujuh lainnya “sungguh terancam,” satu “terancam,” dan sembilan dalam keadaan “tidak aman.”

Tseng Uskup bercerita bahwa sebelum Kuomintang (Partai Nasionalis) datang ke Taiwan dari Cina daratan di akhir tahun 1940-an setelah Komunis menguasai Cina daratan, ada sekitar 40 bahasa daerah di Taiwan. Namun, setelah kedatangan partai itu, masyarakat adat di pulau itu ditekan untuk menggunakan bahasa Cina Mandarin, bahasa resmi, dan menggunakan adat-istiadat etnis Cina Han. “Berbicara bahasa ibu kami dianggap dosa,” kata Uskup Tseng, 66.

Dalam situasi seperti itu, katanya, para misionaris asing itulah yang membantu melestarikan bahasa-bahasa daerah, yang belum ditulis. Para misionaris, yang datang ke Taiwan awal tahun 1950-an dan selanjutnya, menciptakan catatan-catatan tertulis tentang bahasa-bahasa itu dengan menggunakan abjad Romawi. Para misionaris itu kemudian menulis kamus dan buku-buku dalam berbagai catatan itu.

Mereka melakukan ini walaupun menghadapi banyak perlawanan. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang asimilasi di masa lampau, misionaris asing yang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam suatu bahasa daerah akan kehilangan visa dan tidak bisa kembali lagi ke Taiwan. Meskipun demikian, Kitab Suci dalam bahasa daerah yang mereka tinggalkan ternyata menjadi aset yang sangat berharga.

"Sekalipun bahasa kita harus menjadi lenyap di abad ini, setidaknya mereka pernah ada ... sebagai catatan untuk generasi masa depan," kata Uskup Tseng.

Kekuasaan otoriter di bawah Kuomintang berakhir secara berangsur melalui transisi ke demokrasi tahun 1980-an. Di tahun 2000, Partai Progresif Demokrasi berkuasa, konstitusi diubah untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dan bahasa-bahasa daerah.

Dewasa ini, di negara berpenduduk 23 juta, diperkirakan bahwa hanya 35 persen dari sekitar 490.000 penduduk berasal dari 14 suku, yang bisa berbicara dalam bahasa ibu mereka. Mereka, yang tinggal di pegunungan sehingga kurang berkontak dengan orang-orang luar, fasih berbicara dalam bahasa mereka asli mereka, namun bahasa-bahasa suku itu umumnya telah hilang.

Di beberapa desa pedalaman, para imam masih terus merayakan Ekaristi dan liturgi lain dalam bahasa bahasa daerah, walaupun beberapa imam warga suku tidak bisa fasih berbicara bahasa ibu mereka sendiri, atau mereka cenderung beralih ke bahasa Cina Mandarin demi kelompok orang muda.

Puyuma, bahasa ibu dari Uskup Tseng, kini mempunyai sekitar 10.000 pembicara dan digolongkan oleh UNESCO sebagai "tak aman." Ia mengatakan, hampir tidak ada orang di bawah usia 60 bisa berbicara bahasa ini dengan fasih. "Patut disayangkan bahwa orang-orang lanjut usia ini harus belajar bahasa Mandarin untuk bisa berkomunikasi dengan cucu-cucu mereka dalam keluarga,” katanya.

"Orang-orang muda warga suku berangsur-angsur melupakan bahasa ibu mereka, karena mereka jarang menggunakannya setelah meninggalkan rumah untuk bekerja di kota-kota," kata Uskup Tseng.

Dia menambahkan bahwa di parokinya di Taitung, Taiwan bagian timur, dia mengharuskan untuk merayakan Misa dalam bahasa Puyuma sekalipun hanya separuh dari umat yang dapat memahami bahasa itu. Namun, bacaan dan kotbah bisa dilakukan dalam bahasa Mandarin dan Puyama demi orang-orang yang lebih muda.

Lebih dari 90 persen masyarakat adat itu Kristen, kata prelatus itu, sambil menambahkan bahwa merupakan sepertiga dari 300.000 total umat Katolik di Taiwan.
Read more...

Drama Prapaskah Menguatkan Umat Katolik untuk Menghadapi Penganiayaan

Oleh T.S. Thomas

MANGALORE, India (UCAN) -- Umat Katolik di Kuskupan Mangalore mengatakan drama tentang pertobatan St. Paulus membantu mereka menghadapi kekerasan anti-Kristen yang mereka alami beberapa bulan yang lalu.

"St. Paulus memotivasi kami untuk memberikan kesaksian akan Kristus tanpa rasa takut dan ia memberikan kami harapan," kata Celine Rodrigues, ibu rumah tangga di keuskupan di India bagian selatan itu.


Ia adalah salah satu dari sekitar 5.000 orang yang menyaksikan drama yang dipentaskan oleh parokinya yaitu Paroki St. Anna pada 8 Maret sebagai bagian dari program Prapaskah itu. Drama itu menggunakan busana dan binatang yang nyata sesuai periode itu untuk menggambarkan kisah Kitab Suci bagaimana Saul, yang awalnya menyiksa orang Kristen, akhirnya menjadi Paulus, seorang misionaris.

Uskup Mangalore Mgr Aloysius Paul D'Souza, yang membuka pementasan itu, menggambarkan drama itu sebagai "sebuah himbauan untuk pertobatan hati dan peneguhan iman." Ia mengatakan, drama itu membantu umat Kristen di Negara Bagian Karnataka “untuk memperkuat iman mereka dan menghadapi penganiayaan.” Drama itu juga mendorong mereka menjadi “sangat rajin” dalam karya misioner, tambahnya.

Karnataka mengalami sejumlah kekerasan yang meningkat terhadap orang Kristen setelah Partai Rakyat India (Bharatiya Janata Party) yang pro-Hindu berkuasa pada Mei 2008. Dari 14-21 September tahun itu, kaum radikal Hindu menyerang sedikitnya 24 gereja dan tempat doa di negara bagian itu. Kebanyakan insiden terjadi di Mangalore, basis umat Kristen di Karnataka.

Sejumlah orang Kristen, yang menyaksikan drama itu, mengatakan bahwa drama itu membuat mereka sadar akan kekejaman penganiayaan yang dialami umat Kristen awali, dan nilai drama itu penting bagi pertumbuhan Gereja.

Rodrigues mengatakan ia berharap para penganiaya orang Kristen saat ini mengalami “kedahsyatan kekuatan Kristus suatu hari” seperti St. Paulus alami.

Kisah Para Rasul dalam Kitab Suci menjelaskan Saul, seorang Yahudi, dengan "hati yang berkobar-kobar membunuh” orang Kristen di Yerusalem sekitar tahun 33. Ia mengalami penglihatan akan Kristus yang bangkit dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen.

Penglihatan itu membutakannya untuk sementara dan ia mengubah namanya menjadi Paulus. Ia kemudian menggunakan sisa hidupnya untuk mewartakan Injil khususnya di kalangan orang-orang yang non-Yahudi. Gereja menganggapnya seorang rasul, meskipun ia tidak mengenal Yesus secara pribadi.

Pastor Marc Castelino, 54, seorang teolog yang menulis naskah drama itu mengatakan, ini merupakan yang pertama kali bahwa sebuah “drama lengkap" tentang santo itu dipentaskan di India. Isinya "sangat relevan dalam konteks serangan dan penganiayaan orang Kristen yang terus meningkat" di seluruh India, tambahnya.

Selain, membesarkan hati umat, drama itu juga untuk memperingati Tahun Paulus, kata Pastor Castelino. Paus Benediktus XVI mendeklarasikan tahun khusus itu dari 28 Juni 2008 hingga 29 Juni 2009, sebagai cara untuk memperingati 2000 tahun kelahiran santo itu.

Pastor Castelino, kepala paroki St. Anna, mengatakan kepada sekitar 100 umat Katolik dari berbagai paroki yang memainkan peran berbeda dalam drama itu. Ia mengatakan umat parokinya tidak makan satu kali seminggu untuk menggalang dana 450.000 rupee (sekitar US$9,000) untuk program itu. Ia mengatakan mereka berencana mementaskan drama itu di paroki-paroki lain.

Alfred Bennys, seorang panitia pementasan itu, mengatakan, "Umat tidak mengharapkan pertunjukkan budaya yang spektakuler, namun sebuah pengalaman spiritual." Ia mengatakan, ia melihat sesuatu yang luar biasa dalam “devosi” spiritual ketimbang perayaan di kalangan penonton.

Sutradara drama itu, Arun Raj Rodrigues, mengatakan, baginya, segenap proyek itu bersifat "inspirasional." Drama itu membuat Prapaskah, yang dimulai pada 25 Februari, sebagai "suatu ajakan khusus untuk membenahi iman kita," tambahnya.
Read more...

Pemimpin Pemuda Katolik Ingin Agar Bangsa Menegakkan Pluralisme

JAKARTA (UCAN) -- Para pemimpin pemuda Katolik meminta pemerintah dan masyarakat untuk menghormati pluralisme di Indonesia di tengah keprihatinan akan semaraknya undang-undang bernafas Islam.

Sebanyak 35 wakil organisasi Pemuda Katolik seluruh Indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi termasuk rekomendasi ini dalam Rapat Pimpinan Nasional II (Rapimnas II) Pemuda Katolik yang berlangsung 1-2 Maret di sebuah hotel di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Pengurus pusat serta pimpinan 15 komisariat daerah (komda) dari 32 komda Pemuda Katolik se-Indonesia mendesak pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan Pancasila, ideologi nasional yang menghormati secara sama dan sederajat segala keberagaman dan keunikan.


Dikatakan, Pancasila akan dikhianati dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan kehilangan landasan konstitusional kalau ada satu unsur dalam negara ter-subordinasi oleh unsur lain. Karena itu, pimpinan Pemuda Katolik menolak dilegalkannya ideologi keagamaan dalam Undang-Undang dan atau dalam bentuk apapun.

Rekomendasi itu meminta Pemuda Katolik agar memprakarsai pertemuan dengan semua elemen kaum muda Katolik dari tingkat paroki sampai tingkat nasional “untuk berjuang bersama mempertahankan Pancasila” dan UUD 45.

UUD 45 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Natalis Situmorang, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, mengatakan kepada UCA News tanggal 6 Maret, "Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini beberapa kelompok Muslim fundamental ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain." Ia menyebut beberapa perda dan peraturan perundang-undangan bernuansa Sharia yang kini bermunculan.

Pastor Yohanes Rasul Edy Purwanto, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memuji rekomendasi yang dikeluarkan Pemuda Katolik. Dalam sambutan di akhir rapimnas itu, imam yang juga moderator Pemuda Katolik itu sependapat bahwa ada pihak-pihak tertentu “sedang berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.”

Rekomendasi mengatakan, sebagai wadah kaderisasi Gereja dan Bangsa, Pemuda Katolik melalui kader-kadernya telah berperanserta dalam kepentingan kesejahteraan umum. ”Walaupun Pemuda Katolik tidak secara langsung berpolitik dengan menjadi bagian langsung sebuah partai politik, namun tidak bisa dipungkari bahwa banyak kader Pemuda Katolik berkiprah dalam dunia politik dengan menjadi anggota atau pengurus partai politik bahkan calon atau anggota legislatif dari partai politik maupun perwakilan daerah. Situasi ini membuat perlunya konsolidasi sehingga kiprah setiap kader bisa didukung dengan keterlibatan aktif organisasi dan kader-kadernya.”

Pastor Purwanto menekankan perlunya kerja sama di antara ormas Katolik dan dengan ormas dari agama lain. Ormas-ormas Katolik, katanya, memiliki program-program yang bagus, ”namun program-program itu akan lebih efektif kalau semua ormas Katolik menjalankannya secara bersama.”

Situmorang mengharapkan konsolidasi dan sosialisasi organisasi itu di tingkat propinsi serta kabupaten dan kota, ”serta kerja sama dengan para imam, karena organisasi ini akan berkembang baik kalau imam ikut mendorong orang muda untuk masuk organisasi ini.”

Pemuda Katolik mengklaim memiliki 1,3 juta anggota. “Tapi kita harus membuktikannya dalam kongres bulan Agustus di Manado,” katanya seraya mengharapkan sekitar 10,000 kader menghadiri kongres itu.

Pemuda Katolik juga mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau seluruh masyarakat sebagai warganegara mempergunakan hak pilihnya dalam Pesta Demokrasi 2009, serta memorandum kemasyarakatan di bidang sosial ekonomi, penegakan hukum dan permasalahan lingkungan.

Beberapa peserta mengatakan bahwa Rapimnas II dan kursus kepemimpinan lanjut (KKL) yang dilakukan dua hari sebelumnya membantu mereka dalam karyanya.

Agustinus Toyang dari Merauke mengatakan, KKL, khususnya topik negosiasi dan mediasi, membantu dia untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, khususnya persoalan antara orang asli Papua dan pendatang.

Eusabinus Bunau dari Pontianak mengatakan Rapimnas II memberi semangat baru bagi dia untuk mengembangkan dan melakukan reorganisasi pimpinan daerah, khususnya dalam mengajak anggota untuk menjadi pengurus komda dan dalam mendorong orang muda untuk menjadi anggota.
Read more...

Former journalist who appealed to churches wins Salvadoran election

By Ezra Fieser
Catholic News Service

SANTA ANA, El Salvador (CNS) -- Mauricio Funes, who campaigned that the moral strength of churches was at the center of change for this tiny Central American country, was elected president of El Salvador.

In his acceptance speech late March 15, Funes echoed the words of slain Archbishop Oscar A. Romero and touched on the ideas of liberation theology.

"The prophetic message of our martyr-bishop Archbishop Romero ... said that the church would have a preferential option for the poor. This will be the way I proceed, always looking to favor the poor and the excluded in a preferential way," he said.

Funes, a former television journalist who represented the Farabundo Marti National Liberation Front, or FMLN, defeated Rodrigo Avila by winning 51.3 percent of the vote.

During the country's 1980-92 civil war, the FMLN was a guerrilla group that fought the U.S.-backed government forces. It formed in 1980 after left-wing activists and church workers, including Archbishop Romero, were murdered.

Funes, who worked for CNN, is said to have developed sympathy for Marxist rebels when he interviewed rebel leaders as a young journalist.

His victory toppled the Nationalist Republican Alliance, or ARENA, which had been in power since 1989.

Funes' campaign used the change mantra, pointing to the alliance's two decades of close ties with Washington as a partial cause for widespread poverty and migration.

That message resonated with Lucrecia Castillo, a 48-year-old Catholic voter who cast her vote in the northern city of Santa Ana March 15.

"We've given ARENA and (President Tony) Saca enough time. Where has it gotten us?" asked Castillo, who said one of her three sons was killed in gang violence in San Salvador, the capital, and another migrated to the United States. "I thought it was time to change the way we do it."

During the election campaign, Funes courted the church vote, distributing fliers describing his "moral rescue plan." The fliers said a Funes government would address gang violence, stop the deterioration of families caused by migration, and tackle a growing HIV and AIDS problem by promoting abstinence and fidelity. "Without morals, there is no hope," the flier read.

Support from the country's churches -- both Catholic and evangelical -- represented an important piece of Funes' victory, said U.S. Jesuit Father Dean Brackley, a professor of theology at the University of Central America in San Salvador.

The Salvadoran bishops' conference released a statement in November instructing priests to abstain from "active participation" in the election, but to follow their consciences when voting.

Archbishop Jose Escobar Alas of San Salvador repeated that message in the days before the election.

By doing so, Archbishop Escobar "affirmed the Catholic Church's historical position by saying 'We do not endorse a candidate. Vote for the candidate that best represents Christian values,'" Father Brackley said. "What that did is it gave Catholics permission to vote for the left, which had been described as atheists and communists by the opposition."

He said the message from leaders of the growing evangelical churches was similar. In a country where 54 percent of the population identifies itself as Catholic and another 29 percent as evangelical, the religious vote was extremely important.

"I think it probably had quite an impact on the results," said Father Brackley.

For Antonio Rodriguez, a Catholic voter who also cast his ballot in Santa Ana, Funes represented needed social change.

"Every day El Salvador is more violent. It's more poor," said Rodriguez, 37, whose brother migrated to the United States illegally to search for work. "I wanted someone who would make El Salvador whole again."

Due largely to gangs, El Salvador has become one of the most violent countries in Latin America. With a population of roughly 7 million, 10 murders occur daily, leaving the country with an annual homicide rate roughly nine times that of the United States.

Saca also was criticized for his economic and military decisions, which were closely aligned with the U.S. El Salvador is the only country in Central America to use the U.S. dollar as its currency. It was the last Latin American country to withdraw troops from Iraq.

The country's weak economy is blamed for the high migration rate: Roughly one-third of Salvadoran citizens live in the United States.

In a brief statement March 16, Funes said he would begin his work of reconstructing the country by selecting a Cabinet that would work for free speech and uphold the constitution and the free market.

Despite fears of widespread violence, the country's election day passed peacefully. Observers from the Organization of American States reported few irregularities.

In the week before the vote, Archbishop Escobar called for Catholics -- and the candidates -- to vote, but to keep their emotions in check.

"Whoever does not win must accept the will of the people," he said, according to a transcript of a press conference. "The people are going to reward the party that does not commit electoral violence."

END
SALVADOR-ELECTION Mar-16-2009 (830 words) With photos. xxxi
Read more...

Vatican nuncio: Pope to meet with Israel's grand mufti, chief rabbis

By Judith Sudilovsky
Catholic News Service

JERUSALEM (CNS) -- Pope Benedict XVI will meet with interreligious leaders, including the grand mufti of Jerusalem and the chief rabbis of Israel, when he visits the Holy Land.

During the pope's May 8-15 visit, he also will meet with the Greek Orthodox, Latin and Armenian Catholic patriarchs in Jerusalem in addition to other Christian leaders, said Archbishop Antonio Franco, the pope's representative to Israel and the Palestinian territories, at a March 10 press conference.

The preliminary schedule calls for the pope to arrive in Amman, Jordan, May 8 and proceed to Israel May 11, presiding over events in Jerusalem and Nazareth and in Bethlehem, West Bank. Archbishop Franco said the journey would replicate Pope John Paul II's 2000 visit.

Archbishop Franco said Pope Benedict will be in Jerusalem May 11, 12 and 15. During those days, the pope will meet the grand mufti at the Dome of the Rock, which protects an exposed rock revered for many reasons: as the "rock of foundation" from which the creation of the world began, as the site where Abraham prepared to sacrifice Isaac, and, by Muslims, as the place from which Mohammed ascended to heaven.

The pope will meet Israel's chief rabbis at the ceremonial Hechal Shlomo building. He will have a moment of prayer at the Western Wall, the most sacred place in Judaism, and there will be an "official prayer and homage" at the memorial hall of Yad Vashem. He also will celebrate a Mass in Jerusalem.

Archbishop Franco said Pope Benedict also will meet with Israeli and Palestinian officials in Jerusalem, but he did not give specific dates.

The pope will visit Bethlehem May 13 and celebrate Mass there. Archbishop Franco said arrangements were being made to allow Palestinian Christians to attend all the Masses. He also said a delegation of two busloads of Catholics from the Gaza Strip will be permitted to attend the Bethlehem Mass.

The following day Pope Benedict will travel to Nazareth and celebrate Mass near Mount Precipice. Church officials said they expect 40,000 to 50,000 local Christians to attend the Nazareth Mass.

Auxiliary Bishop Giacinto-Boulos Marcuzzo of Nazareth said Catholic leaders were working to prepare the local Catholic community for the pope's visit through their schools, institutions and apostolic movements. The Israeli Ministry of Education has approved a budget for 250 lessons in private schools, concentrating on the pope's pilgrimage, he said.

Also at the press conference, Maronite Archbishop Paul Nabil Sayah of Haifa said the pope wants to send the message that the "Christian presence in this part of the world and the Holy Land in particular is of vital importance to the Holy Father as a witness" to the universal church.

END
HOLYLAND-DETAILS Mar-11-2009 (450 words) xxxi
source : www.catholicnews.com
Read more...

UU Pornografi Hancurkan Masa Depan Indonesia

*Perlu Upaya Judicial Review

Kristianto Naben
Kontributor FP

LEDALERO - Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinilai dapat menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena UU Pornografi merupakan strategi dari partai politik tertentu untuk menciptakan “pasar politik”. Sasarannya adalah pemilih parokial-tradisional yang jumlahnya kurang lebih 73% dari total pemilih di Indonesia.

Demikian dikatakan Boni Hargens, staf pengajar di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi di aula Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, Sabtu (14/3).

Pembicara lain adalah Pater Leo Kleden, dosen Filsafat di STFK Ledalero dengan moderator Rm Richardus Muga Pr. Hadir dalam seminar tersebut anggota Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi, mahasiswa dan dosen STFK Ledalero, utusan dari Pemda Lembata dan Flores Timur serta sejumlah undangan dan tokoh masyarakat di antaranya Dan Woda Pale serta beberapa anggota DPRD Sikka.

Dalam makalahnya berjudul “UU Pornografi: Strategi Penciptaan Pasar Politik”, Boni Hargens mengatakan, latar belakang munculnya UU Pornografi adalah sejarah bangsa dan Negara Indonesia yang tidak sehat di antaranya adanya Piagam Jakarta, pembungkaman Islam Politik semasa Orde Baru, euforia kebebasan sesudah 1998 dan kebangkitan politik identias, kemunculan partai-partai politik berjubah agama dan transisi politik yang tidak dijamin oleh adanya kepemimpinan yang tangguh (strong leadership).

Karena itu, ia menilai UU Pornografi adalah sebuah strategi politik untuk menciptakan pasar politik bagi partai tertentu. Konstelasi politik nasional saat ini sudah bergeser sejalan dengan meningkatnya perolehan suara partai berbasis Islam.
Perubahan konstelasi ini dipicu oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tahun 2004 ganti nama menjadi PKS dan meraih lebih dari 8 juta suara (eskalasi dukungan 100%). Hingga 2009, PKS menang di 90 pilkada (prop/kab/walikota) di seluruh Indonesia. Ini tantangan buat partai “kiri” (nasionalis-sekuler) seperti PDIP dan Golkar.

Kehadiran partai ini dan model kerjanya sama persis dengan Ichwanul Muslimin-nya Al-Hasan Al-Banna di Mesir atau PAS di Malaysia, termasuk Hamas di Palestina. Similaritas ini yang memuncul kecurigaan apalagi di tengah fenomena transnasionalisme saat ini.

“Pasar politik itu mengkondisikan masyarakat untuk berpihak pada elemen-elemen politik yang menyusun UU Pornografi itu. UU Pornografi adalah representasi dari fundamentalisme gaya baru yang sifatnya transnasional,” kata penulis buku "10 Dosa Pokok SBY-JK".

Alasan Penolakan
Boni Hargens mengemukakan dua alasan penolakan terhadap UU Pornografi. Pertama, secara teknis UU Pornografi rancu karena menyamakan pornografi dengan pornoaksi seperti dalam pasal 1 ayat (1) UU yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

UU ini juga kontraproduktif seperti dalam Pasal 3 mengenai tujuan UU 44/2008 ini pada poin yaitu menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yg majemuk.
“Bali, Sunda, Papua, adalah contoh kelompok budaya yang dirugikan. Lantas dimana aspek “melindungi budaya”-nya?” kata Boni.

Kedua, dari aspek substantif, UU ini menunjukkan bahwa negara memasuki ruang privat warga dan menjajahnya habis-habisan. Selain itu, hal yang tak dapat dihindari adalah intensi UU Pornografi dengan doktrin agama tertentu.
UU Pornografi juga memakai logika monokausal dalam menyikapi problem sosial, padahal tiap problem sosial dibentuk oleh sebab yang plural maka harus dipandang dengan perspektif multikausal.

UU Pornografi juga menunjukkan phallosentrisme politik. Paradigma phallosentris hanya bertahan dalam kelompok (budaya, agama, dll) yang tidak lentur terhadap dinamika demokrasi yang menekankan prinsip ekualitas.

"UU Pornografi adalah sebuah alat untuk mengkondisikan secara kultural dan prosesual masyarakat untuk membatasi diri pada nilai politik tertentu saja. Di sinilah aspek politik jangka panjang dari kehadiran UU ini dan perda-perda sejenis di Tangerang, Padang, Depok, Bogor, Sukabumi, dll.," kata cendekiawan muda ini.

Sementara P. Leo Kleden dalam makalahnya berjudul “Mempertimbangkan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dari Perspektif Multikulturalisme” mengatakan bahasa perundang-undangan menggunakan strategi bahasa ilmiah ketika merumuskan definisi agar tidak terjadi kerancuan makna dan salah paham.

Pengertian yang tepat ini diperlukan karena UU bertujuan mengatur tata terib kehidupan publik dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Sangksi dalam UU Pornografi sungguh mencengangkan.

Ia mencontohkan dalam pasal 31, orang yang men-download pornografi dipidana dengan penjara empat tahun atau pidana denda sebanyak Rp2 milyar dan dalam pasal 34 disebutkan bahwa orang yang menjadikan dirinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau pidana denda Rp5 milyar.

“Coba bayangkan, seorang yang men- download pornografi di internet dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar rupiah. Bagaimana rasa keadilan kita bila seorang anak muda dihukum dengan menggunakan pasal ini, sementara mereka yang merugikan puluhan ribu rakyat dalam kasus lumpur Lapindo tidak dihukum, atau para koruptor kelas kakap tidak juga ditangkap karena dekat dengan pusat kekuasaan? Aneh!” katanya.

Dengan mengungkap beberapa kerancuan bahasa dalam UU Pornografi, Pater Leo menegaskan bahwa kalau seorang jaksa atau hakim menggunakan pasal tertentu dari UU yang kurang jelas ini untuk menjerat orang dengan hukuman yang sekian berat, masalahnya bukan menggelikan melainkan mengerikan.

Pater Leo mengkritisi pasal 2 UU Pornografi isinya antara lain pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga.

Menurut dia, formalisme agama di Indonesia yang diatur UU menyebabkan adanya schizophrenia atau keterpecahan pribadi secara psikologis dan sosial yang tak ada taranya. Dari satu pihak tampaknya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius, karena masjid-masjid, gereja-gereja, tempat ibadah selalu penuh dengan umat tapi dari pihak lain Indonesia dicatat sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia.

“Pada hemat saya, hal yang sama bisa terjadi dalam bidang etika ketika pemerintah berusaha mengatur seksualitas melalui UU tentang pornografi. Dari satu pihak, siapa bisa mengontrol semua data pornografis pada zaman komunikasi global yang sekian canggih? Dari pihak lain tidak terbukti secara sosiologis bahwa pada bangsa-bangsa yang memberikan kebebasan pers seluas-luasnya terjadi lebih banyak kekerasan atau kejahatan seksual. Di negara-negara yang bebas ini rakyat yang terdidik menganggap pers pornografis sebagai sampah dan karena itu tidak laku. Sementara itu dari negara-negara Arab dengan norma seksual yang sangat ketat setiap tahun selalu ada TKW kita yang dipulangkan dalam peti mati sebagai korban kejahatan seksual,” katanya.

Menurut Pater Leo, ada asumsi yang keliru bahwa kita sanggup meningkatkan hidup beragama, kesusilaan dan akhlak melalui perundang-undangan. Yang harus diatur oleh perundang-undangan ialah menyediakan ruang publik di mana orang bisa menghayati iman dan etika personal dengan bebas, yang dikembangkan melalui pendidikan yang baik. Dengan ini kita tidak mendukung penyebarluasan pornografi. “Yang hendak ditunjukkan di sini adalah bahwa para legislator kita telah menggunakan obat yang salah untuk sebuah penyakit sosial,” katanya.

Dukung Judicial Review
Dalam seminar tersebut, para pembicara dan peserta mendukung dilakukannya Judicial Review atas UU Pornografi. Boni Hargens mengatakan, kalau UU ini dipertahankan masa depan Indonesia akan dihancurkan karena UU ini adalah bukti nyata kemenangan kaum mayoritas atas minoritas dan menunjukkan kegagalan para legislator menyusun UU, padahal mereka adalah konsumen terbesar untuk dunia hiburan.

Karena itu, Boni Hargens menekankan bahwa kita yang menjadi kaum minoritas mesti menjadi minoritas yang kreatif, yang meskipun sedikit namun memberikan pengaruh yang besar sehingga mendatangkan perubahan.

Sementara P. Leo Kleden mengatakan, apa artinya diskusi dalam seminar ini kalau pada akhirnya gagal. Bercermin pada Sokrates dan Yesus Kristus yang harus mati demi mempertahankan kebenaran, Pater Leo menegaskan bahwa kita mesti tetap menyalakan kesadaran dan memperjuangkan apa yang sukar. Ia yakin bahwa orang yang berada dalam tekanan akan berjuang lebih besar dari mereka yang ada di medan perang.

Di akhir dari seminar ini, salah seorang anggota Forum, Tilde Pora, membacakan surat pernyataan bersama yang intinya antara lain menolak UU Pornografi, meminta Presiden RI mencabut UU Pornografi dan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendukung upaya Judicial Review.

Seminar ini sedianya dihadiri oleh Adnan Buyung Nasution, Gubernur NTT, Sulawesi Utara, Papua dan Bali. Adnan Buyung Nasution tidak bisa hadir karena harus mengikuti satu agenda penting di Jakarta. Gubernur NTT yang sudah menyatakan kesediaannya untuk membuka dan menjadi pembicara, kemudian mendelegasikan tugas itu pada Asisten I Setda Provinsi NTT. Namun, ketika hendak ke Maumere, pesawat mengalami gangguan sehingga kehadirannya dibatalkan.

Sementara para gubernur lainnya juga tidak bisa hadir. Beberapa Bupati se-daratan Flores-Lembata juga diundang, namun yang hadir hanyalah utusan dari Lembata dan Flores Timur. Bupati Sikka yang diundang untuk hadir dan menutup seminar tersebut, hingga hari pelaksanaan seminar tidak memberikan konfirmasi dan tidak hadir pada acara tersebut.*

Read more...