Pemimpin Pemuda Katolik Ingin Agar Bangsa Menegakkan Pluralisme

JAKARTA (UCAN) -- Para pemimpin pemuda Katolik meminta pemerintah dan masyarakat untuk menghormati pluralisme di Indonesia di tengah keprihatinan akan semaraknya undang-undang bernafas Islam.

Sebanyak 35 wakil organisasi Pemuda Katolik seluruh Indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi termasuk rekomendasi ini dalam Rapat Pimpinan Nasional II (Rapimnas II) Pemuda Katolik yang berlangsung 1-2 Maret di sebuah hotel di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Pengurus pusat serta pimpinan 15 komisariat daerah (komda) dari 32 komda Pemuda Katolik se-Indonesia mendesak pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan Pancasila, ideologi nasional yang menghormati secara sama dan sederajat segala keberagaman dan keunikan.


Dikatakan, Pancasila akan dikhianati dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan kehilangan landasan konstitusional kalau ada satu unsur dalam negara ter-subordinasi oleh unsur lain. Karena itu, pimpinan Pemuda Katolik menolak dilegalkannya ideologi keagamaan dalam Undang-Undang dan atau dalam bentuk apapun.

Rekomendasi itu meminta Pemuda Katolik agar memprakarsai pertemuan dengan semua elemen kaum muda Katolik dari tingkat paroki sampai tingkat nasional “untuk berjuang bersama mempertahankan Pancasila” dan UUD 45.

UUD 45 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Natalis Situmorang, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, mengatakan kepada UCA News tanggal 6 Maret, "Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini beberapa kelompok Muslim fundamental ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain." Ia menyebut beberapa perda dan peraturan perundang-undangan bernuansa Sharia yang kini bermunculan.

Pastor Yohanes Rasul Edy Purwanto, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memuji rekomendasi yang dikeluarkan Pemuda Katolik. Dalam sambutan di akhir rapimnas itu, imam yang juga moderator Pemuda Katolik itu sependapat bahwa ada pihak-pihak tertentu “sedang berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.”

Rekomendasi mengatakan, sebagai wadah kaderisasi Gereja dan Bangsa, Pemuda Katolik melalui kader-kadernya telah berperanserta dalam kepentingan kesejahteraan umum. ”Walaupun Pemuda Katolik tidak secara langsung berpolitik dengan menjadi bagian langsung sebuah partai politik, namun tidak bisa dipungkari bahwa banyak kader Pemuda Katolik berkiprah dalam dunia politik dengan menjadi anggota atau pengurus partai politik bahkan calon atau anggota legislatif dari partai politik maupun perwakilan daerah. Situasi ini membuat perlunya konsolidasi sehingga kiprah setiap kader bisa didukung dengan keterlibatan aktif organisasi dan kader-kadernya.”

Pastor Purwanto menekankan perlunya kerja sama di antara ormas Katolik dan dengan ormas dari agama lain. Ormas-ormas Katolik, katanya, memiliki program-program yang bagus, ”namun program-program itu akan lebih efektif kalau semua ormas Katolik menjalankannya secara bersama.”

Situmorang mengharapkan konsolidasi dan sosialisasi organisasi itu di tingkat propinsi serta kabupaten dan kota, ”serta kerja sama dengan para imam, karena organisasi ini akan berkembang baik kalau imam ikut mendorong orang muda untuk masuk organisasi ini.”

Pemuda Katolik mengklaim memiliki 1,3 juta anggota. “Tapi kita harus membuktikannya dalam kongres bulan Agustus di Manado,” katanya seraya mengharapkan sekitar 10,000 kader menghadiri kongres itu.

Pemuda Katolik juga mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau seluruh masyarakat sebagai warganegara mempergunakan hak pilihnya dalam Pesta Demokrasi 2009, serta memorandum kemasyarakatan di bidang sosial ekonomi, penegakan hukum dan permasalahan lingkungan.

Beberapa peserta mengatakan bahwa Rapimnas II dan kursus kepemimpinan lanjut (KKL) yang dilakukan dua hari sebelumnya membantu mereka dalam karyanya.

Agustinus Toyang dari Merauke mengatakan, KKL, khususnya topik negosiasi dan mediasi, membantu dia untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, khususnya persoalan antara orang asli Papua dan pendatang.

Eusabinus Bunau dari Pontianak mengatakan Rapimnas II memberi semangat baru bagi dia untuk mengembangkan dan melakukan reorganisasi pimpinan daerah, khususnya dalam mengajak anggota untuk menjadi pengurus komda dan dalam mendorong orang muda untuk menjadi anggota.