Pemilu Damai Bantu Kualitas Demokrasi

Oleh Frans Obon

ENDE (FP) - Pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung damai, jauh dari kekerasan dan konflik, akan dapat meningkatkan mutu demokrasi, terutama proses demokratisasi di tingkat lokal. Apalagi Indonesia lagi berada pada transisi demokrasi, yang membutuhkan perbaikan terus menerus dalam penyelenggaraannya.

Dalam diskusi panel yang digelar Departemen Agama (Depag) Kabupaten Ende, Rabu (11/3) di gedung Ine Pare memperlihatkan kebutuhan perlunya kedewasaan dalam berpolitik dan merebut peluang yang ada dalam Pemilu 2009 demi kepentingan bersama.
“Mutu demokrasi dalam suatu negara berkorelasi erat dengan derajat dan mutu pribadi warga negara. Dari satu masyarakat dengan pola mental feodal amat sulit diharapkan akan terbentuk sistem kekuasaan yang demokratis. Demikian pula manusia fundamentalis, intoleran, fanatis, paternalistis, tidak mungkin membentuk masyarakat demokratis,” kata Pater Amatus Woi SVD.

Ada empat pembicara dalam diskusi panel ini, Kepala Departemen Agama Kabupaten Ende Agustinus T Gempa, Kapolres Ende AKBP Bambang Sugiarto, Dandim 1602 Letkol (Inf) M Shokir, Pater Amatus Woi SVD, dan Vinsen Moni (KPU Ende). Moderator Frans Obon.
Menurut Pater Amatus, demokrasi memiliki nilai dalam tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Jangka panjang, katanya, demokrasi diperlukan pemantapan lewat latihan-latihan partisipasi masyarakat yang semakin luas dan berkelanjutan. Sedangkan jangka pendek, ada masalah yang mau diatasi dan dibenahi.

“Setiap perhelatan demokrasi dalam menentukan penyelenggara kekuasaan negara harus mempunyai target positif dan negatif. Target positif meliputi hal-hal yang mau dicapai dan diadakan. Sedangkan target negatif adalah hal-hal yang mau diatasi, dipangkas, dan dieliminasi seperti korupsi, pelanggaran HAM, birokratisme, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan.

Tujuan ideal demokrasi, lanjutnya, adalah untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkeadilan dan penghargaan yang makin tinggi terhadap martabat pribadi manusia. Citarasa sosial itu terwujud di dalam bonum commune yang terus berkembang.
Dia juga bilang, demokrasi dalam pemilu itu ibarat pertandingan. Pertandingan yang baik jika pemain menghargai aturan permainan dan bermain di dalam arena atau lapangan yang telah diatur bersama melalui regulasi.

Kakandepag Ende Agustinus T Gempa mengatakan, pemilu adalah instrumen, bukan tujuan. Demokrasi dalam pemilu itu akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas jika prosesnya berlangsung demokratis pula.

“Pemilu adalah momen untuk mendesain perilaku pemilih,” katanya. Untuk mewujudkan proses demokratisasi di dalam pemilu itu, diperlukan keterlibatan empat komponen dengan perannya masing-masing. Empat komponen utama itu adalah regulasi yang adil, jujur, stabil, dan transparan. Selain itu penyelenggara juga mesti menyosialisasikan seluruh peraturan pemilu sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan penuh. Peserta pemilu juga mesti berperan konstruktif dalam membangun budaya demokrasi melalui pemilu. Paling penting adalah juga para pemilih agar mereka menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kebebasan hati nurani.

Kapolres Ende AKBP Bambang Sugiarto lebih banyak bicara peran polisi dalam mengawasi dan mengamankan berjalan pemilu dan tahap-tahap yang telah, sedang dan akan dilakukan polisi dalam mengamankan pemilu.

Demikian pula Vinsen Moni dari KPUD menjelaskan aturan pemilu, jumlah pemilih, dan TPS, serta teknis lainnya.

Dandim Ende Letkol (Inf) M Shokir menekankan kembali komitmen tentara untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Tentara sebagai aparat negara berada di atas semua golongan dan kepentingan.*